MUKOMUKO – Ketidakpastian nasib ratusan tenaga honorer non-database di Kabupaten Mukomuko kembali menjadi sorotan publik. Hingga kini, belum ada keputusan atau petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dapat dijadikan dasar penetapan status mereka.
Kondisi ini membuat para honorer yang telah lama mengabdi berada dalam ketidakpastian berkepanjangan. Mereka merasa terombang-ambing tanpa kepastian masa depan, sementara proses klarifikasi dari pemerintah pusat berjalan sangat lamban.
Dorongan agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu, tetapi mengambil langkah lebih proaktif, kian menguat. Tokoh Pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, mendesak Bupati Mukomuko untuk mempertimbangkan penggunaan diskresi guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami berharap bupati mampu menimbang opsi diskresi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-database. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat,” tegas Weri.
Ia menilai selama ini pemerintah daerah hanya fokus pada alur administratif melalui surat-menyurat, tanpa ada upaya konkret seperti melakukan pertemuan langsung dengan KemenPAN-RB. Padahal, langkah itu dinilai dapat memberikan pemahaman lebih cepat dan membuka peluang penyelesaian.
“Kalau hanya bersurat, tentu kita menunggu balasan. Pertanyaannya, apakah tidak ada upaya untuk bertemu langsung? Atau pemerintah daerah membawa perwakilan tenaga honorer non-database ke kementerian agar masalah ini benar-benar didengar,” ujarnya.
Selain mendesak bupati, Weri juga meminta DPRD Mukomuko ikut mengambil peran. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki kewenangan penting, terutama terkait penganggaran jika opsi diskresi diterapkan.
“DPRD harus terlibat mendorong bupati. Mereka punya peran strategis, terutama terkait anggaran gaji honorer non-database. Jangan sampai DPRD hanya menonton,” tambahnya.
Weri menegaskan, para honorer non-database bukan sekadar barisan angka di lembar laporan pemerintah, melainkan individu yang setiap hari bekerja demi pelayanan publik di daerah.
“Ini tentang manusia, bukan sekadar data. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir sepenuhnya untuk mereka,” tutupnya.(*)
