Mukomuko – Pernyataan Ketua LSM Semut Merah yang membela keberangkatan rombongan besar pejabat Pemkab Mukomuko ke Jakarta menuai tanggapan keras dari DPW PROGIB Bengkulu.Nurul Huda Muktar Mereka menilai, hingga saat ini belum ada bukti konkret bahwa kunjungan tersebut benar-benar menghasilkan kucuran dana pusat yang masuk ke kas daerah.
Ketua DPW PROGIB Bengkulu Nurul Huda muktar menegaskan, publik berhak mempertanyakan efektivitas perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, narasi “jemput bola” tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan pengeluaran anggaran tanpa hasil yang terukur.
“Silakan klaim ini strategi dan investasi birokrasi. Tapi mana buktinya? Sampai hari ini belum ada angka pasti berapa dana pusat yang sudah turun ke Mukomuko pasca kunjungan itu. Jangan hanya bicara potensi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti alasan percepatan program Sekolah Rakyat yang disebut-sebut menjadi salah satu agenda utama rombongan tersebut. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah menjadi kebijakan nasional.
Menurut Nurul, jika program tersebut memang sudah menjadi agenda nasional, mekanisme pengusulan seharusnya cukup melalui proposal resmi dan koordinasi teknis sesuai prosedur yang berlaku, tanpa perlu membawa rombongan dalam jumlah besar.
“Kalau itu program Presiden, kenapa harus jemput ramai-ramai? Tinggal ajukan permohonan secara administratif. Semua daerah juga mengusulkan lewat mekanisme yang sama. Jangan sampai terkesan ada pemborosan yang dibungkus dengan istilah lobi,” lanjutnya.
DPW PROGIB juga meminta Pemkab Mukomuko untuk transparan mempublikasikan rincian anggaran perjalanan dinas tersebut serta target konkret yang ingin dicapai. Menurut mereka, di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Terpisah, Buyung, salah satu warga Kabupaten Mukomuko, ikut menyuarakan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia mengaku tidak mempersoalkan upaya pemerintah daerah mencari anggaran ke pusat, namun menekankan pentingnya hasil nyata.
“Kami ini bukan melarang pejabat ke Jakarta. Kalau memang untuk kepentingan daerah silakan. Tapi masyarakat ingin tahu hasilnya apa. Jangan cuma ramai berangkat, foto-foto, lalu pulang tanpa kabar jelas,” ujar Buyung.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah masih memprihatinkan dan bantuan sosial masih belum merata. Ia berharap jika memang kunjungan tersebut bertujuan membawa program pusat, maka realisasinya harus segera diumumkan secara terbuka.
“Kalau memang dapat dana miliaran, sampaikan. Biar kami juga bangga. Tapi kalau belum ada, ya jujur saja. Jangan sampai rakyat merasa hanya dijadikan penonton,” tambahnya.
Nurul menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan terkait berapa nilai dana pusat yang dipastikan turun ke Kabupaten Mukomuko pasca kunjungan tersebut.(*)
