Mukomuko – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta dari APBD 2025 untuk pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-VII tingkat kabupaten yang digelar selama tiga hari, 19–21 November 2025. Dana tersebut disebutkan difokuskan untuk reward atau penghargaan bagi para peserta terbaik.
Kegiatan MTQ yang diikuti peserta dari 15 kecamatan ini memuat 10 cabang lomba, antara lain Tilawah dan Qiroat Al-Qur’an, Tartil dan Tilawah anak-anak, seni Kaligrafi Al-Qur’an, Syarh Qur’an, Fahm Qur’an, hafalan 1 juz dan 5 juz, serta cabang tambahan seperti hafalan 10 juz dan 20 juz, Tafsir dan hafalan 30 juz, karya ilmiah Al-Qur’an, dan Musabaqah Al-Qur’an.
Pelaksanaan MTQ tahun ini tercatat sama seperti tahun sebelumnya melibatkan peserta dari kategori anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, gelaran tersebut justru menuai sorotan serius dari Ketua LSM National Corruption Watch (NCW) Mukomuko, Zlatan Asikin. Ia menilai banyak aspek penyelenggaraan yang mengecewakan meski anggaran tergolong besar.
Menurut Zlatan, laporan dari sejumlah kafilah menunjukkan panitia kurang siap dalam mengatur teknis kegiatan. Jadwal lokasi pawai disebut berubah-ubah dan pada saat pelepasan pawai, banyak kafilah yang belum lengkap, sehingga peserta berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, sebagian peserta justru masih menunggu di Masjid Muhammadiyah Mukomuko sesuai jadwal awal.
Ia juga menyebut tidak adanya anggaran untuk keberangkatan kafilah dari masing-masing kecamatan, sehingga seluruh biaya transportasi ditanggung swadaya.
“Dari hasil laporan yang kami terima, kafilah hanya difasilitasi kamar penginapan dan makan. Namun dalam satu kamar bisa diisi 7 sampai 8 orang, bahkan ada yang sampai 16 orang. Karena itu, banyak kafilah akhirnya membayar kamar sendiri,” ungkap Zlatan.
Zlatan juga menyoroti penyambutan kafilah di Masjid Agung Baitul Huda yang dinilai tidak terkoordinasi. Ia mengatakan tidak ada panitia yang mengarahkan kedatangan kafilah, dan banyak undangan yang tidak mendapatkan snack sesuai yang dijanjikan.
Terkait polemik tersebut, Zlatan menyinggung pernyataan Kabag Administrasi Kesra Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Amri Kurniadi, yang sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran Rp800 juta dialokasikan untuk kegiatan MTQ tingkat kabupaten. Sementara itu, keberangkatan kafilah dari kecamatan sepenuhnya diserahkan kepada swadaya para kepala kafilah.
“Jika berbicara besaran anggaran, memang tidak ada patokan khusus. Namun seorang pemimpin yang bijak tentu bisa mengalokasikan dana secara proporsional agar tidak menimbulkan polemik. Yang terjadi sekarang, makan minum kafilah tidak konsisten—hari pertama dua kali, hari kedua tiga kali, dan hari ketiga kembali dua kali. Untuk penginapan juga tidak layak karena 7 sampai 16 orang ditempatkan dalam satu kamar,” tegas Zlatan.
Pihak NCW meminta pemerintah daerah mengevaluasi total pelaksanaan MTQ dan memastikan alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta dan masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia belum memberikan klarifikasi lanjutan.(*)
Sumber: ISB Center
