Mukomuko – Memasuki lebih dari 100 hari masa kepemimpinan Bupati Mukomuko periode 2025–2030, sorotan publik mulai menguat. Sejumlah kalangan menilai arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Choirul Huda belum menunjukkan capaian yang signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejak dilantik pada 2025, ekspektasi masyarakat terhadap hadirnya terobosan program dan percepatan pembangunan cukup tinggi. Namun hingga awal 2026, sebagian warga menilai perubahan konkret masih belum tampak secara jelas.
Tokoh pemuda Mukomuko, M. Toha, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja awal pemerintahan saat ini. Ia menilai, 100 hari pertama seharusnya menjadi fase pembuktian arah kebijakan, bukan sekadar masa adaptasi birokrasi.
“Bupati itu dipilih untuk berpikir keras dan memaksa birokrasi bekerja, bukan untuk menunggu laporan. Kalau rakyat ditanya hari ini apa perubahan paling nyata, lalu mereka diam, itu tamparan keras bagi pemerintah,” ujar Toha.
Menurutnya, aktivitas pemerintahan memang tetap berjalan seperti biasa, mulai dari rapat koordinasi, kunjungan kerja, hingga agenda seremonial lainnya. Namun ia menilai substansi perubahan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat belum terlihat secara konkret.
“Pemerintahan terlihat sibuk, tetapi rakyat belum melihat hasil,” tambahnya.
Selain menyoroti kepemimpinan kepala daerah, Toha juga mengkritisi kinerja sejumlah kepala dinas yang dinilai belum menunjukkan capaian terukur kepada publik.
Ia menilai, belum terlihat adanya target terbuka maupun evaluasi kinerja yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Kalau kepala dinas masih nyaman duduk tanpa capaian, itu artinya tidak ada tekanan dari atas. Dan kalau tidak ada tekanan, berarti kepemimpinan sedang bermasalah,” tegasnya.
Menurut Toha, seorang kepala daerah seharusnya menjadi motor penggerak perubahan dan memberikan tekanan positif kepada birokrasi agar bekerja lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, masyarakat Mukomuko tidak membutuhkan banyak seremoni, melainkan kebijakan yang berdampak langsung pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.
“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering rapat. Sejarah mencatat siapa yang meninggalkan perubahan. Kalau hari ini belum ada perubahan, maka wajar publik bertanya: ke mana arah kebijakan bupati berjalan?” katanya.
Kritikan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi di daerah, sekaligus pengingat bahwa ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru tetap tinggi dan menuntut realisasi program yang nyata serta terukur.(*)
