Mukomuko – Setelah unggahan keluhan warga mengenai sulitnya memperoleh surat rujukan di Puskesmas Ipuh viral di media sosial, pihak puskesmas melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Pelimpahan cuti dari Kepala Puskemas Ipuh sekaligus pelaksana tugas Kepala Puskesmas Ipuh, Rahmat Naharyanto,memberikan klarifikasi resmi pada Rabu (19/11).
Rahmat menjelaskan bahwa kendala terjadi karena dua dokter yang terdaftar dalam sistem BPJS sedang cuti pendidikan, sehingga pelayanan yang berkaitan langsung dengan kewenangan dokter, seperti penerbitan surat rujukan, tidak dapat dilakukan sementara waktu.
Menurut Rahmat, sistem rujukan BPJS bersifat online dan hanya mengizinkan dokter yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut untuk memproses rujukan. Sementara itu, nama dokter pengganti tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem, sehingga rujukan tidak bisa diterbitkan.
“Di sistem, nama dokter pengganti memang tidak bisa di-input. Karena dokter yang terdata tidak ada di tempat, otomatis rujukan tidak dapat kami keluarkan. Ini adalah aturan dari BPJS, bukan kebijakan internal puskesmas,” jelas Rahmat Naharyanto.
Ia menambahkan bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi antara petugas dan pasien, sehingga penjelasan mengenai aturan BPJS tidak sepenuhnya dipahami oleh warga.
Untuk pasien yang membutuhkan rujukan dalam kondisi mendesak, Rahmat menyarankan agar masyarakat dapat mengurus rujukan melalui puskesmas lain yang bekerja sama dengan BPJS.
“Silakan ke puskesmas terdekat lainnya yang juga menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS. Itu solusi terbaik untuk saat ini,” ujarnya.
Ditegaskan Rahmat, meskipun penerbitan rujukan terkendala, seluruh layanan kesehatan lainnya di Puskesmas Ipuh tetap berjalan normal, termasuk pelayanan poli, tindakan keperawatan, farmasi, vaksinasi, dan layanan kesehatan masyarakat.
“Hanya bagian rujukan yang terdampak karena sistem BPJS mensyaratkan dokter yang terdaftar hadir. Selain itu, seluruh pelayanan tetap berjalan seperti biasa tanpa hambatan,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, Puskesmas Ipuh berharap masyarakat dapat memahami situasi sementara yang terjadi dan tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.(*)
