Mukomuko – Giat Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko menemui Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan Sekolah Rakyat justru menuai sorotan tajam.
Bukan semata soal programnya, melainkan karena rombongan yang berangkat disebut ikut “ramai-ramai”, termasuk sejumlah staf.
Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah daerah, keberangkatan rombongan besar ini dinilai kontradiktif.
Publik bertanya: di mana letak penghematannya?
Ketua DPW ProGIB Bengkulu, Nurul Huda Muktar, secara tegas menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pemborosan.
“Kalau memang efisiensi jadi alasan membatasi kegiatan daerah, bahkan HUT Kabupaten Mukomuko tidak dimeriahkan, kenapa saat menemui Wakil Menteri harus berangkat ramai-ramai? Biayanya dari mana? Katanya efisiensi,” tegasnya.
Menurut Nurul, kunjungan kerja bukan ajang wisata birokrasi. Ia menilai, cukup kepala daerah atau perwakilan inti yang hadir. Keberangkatan banyak pihak dalam satu rombongan justru menimbulkan kecurigaan publik terhadap komitmen penghematan anggaran.
“Jangan sampai efisiensi hanya jadi alasan saat memangkas kegiatan yang menyentuh masyarakat, tapi longgar ketika menyangkut perjalanan pejabat,” tambahnya.
Sorotan ini semakin tajam karena masyarakat masih mengingat keputusan tidak meriahkan HUT Kabupaten Mukomuko dengan dalih penghematan. Kini, publik menilai ada standar ganda dalam penerapan efisiensi.
Isu ini pun berkembang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga menuntut konsistensi dan ketegasan dalam penggunaan anggaran daerah, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Keberangkatan rombongan besar ke Jakarta dalam momentum ini menjadi catatan kritis, sekaligus pengingat bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik.
