Mukomuko, 4 Agustus 2025 — Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko, Saprin Efendi, menyerukan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan secara tegas dalam merespons potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan yang saat ini kian memanas. Menurutnya, ketegangan yang dibiarkan berlarut-larut bisa berujung pada konflik horizontal yang merugikan semua pihak.
Dalam keterangannya kepada media, Saprin menilai bahwa keresahan warga muncul karena mereka merasa diabaikan dalam sejumlah aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan langsung dengan akses publik dan hak atas ruang hidup yang layak.
“Agar tidak menjadi konflik yang merugikan semua pihak, kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada keadilan. Negara harus hadir di tengah masyarakat,” tegas Saprin.
Ia juga menyoroti perlunya pemerintah bersikap sebagai mediator aktif yang memfasilitasi ruang dialog antara masyarakat dan pihak perusahaan. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan beradab agar tidak menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.
“Kita tidak ingin ada gejolak sosial. Maka itu, pemerintah harus menjadi mediator aktif dan tidak membiarkan masalah ini terus berlarut-larut,” sambungnya.
Saprin turut menyinggung kinerja pemerintah kabupaten pasca-pelantikan yang dinilainya lebih banyak berkutat pada pencitraan publik ketimbang menyelesaikan persoalan rakyat. Ia menilai belum terlihat ada kebijakan konkret yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam sengketa antara warga dan perusahaan.
“Pemerintah terlalu sibuk dengan urusan simpatik. Tidak terlihat keberpihakan kepada masyarakat. Ini patut dicurigai, jangan-jangan ada oknum yang bergantung kepada perusahaan,” pungkasnya.
Desakan ini menjadi sorotan penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dampak aktivitas perusahaan, terutama di sektor perkebunan dan lingkungan. Warga berharap agar pemerintah tidak abai dan benar-benar hadir membela kepentingan rakyatnya.(*)
