Mukomuko – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Bengkulu menyoroti kabar dirumahkannya sebanyak 902 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Para honorer tersebut sebelumnya disebut-sebut dijanjikan akan dialihkan statusnya melalui skema outsourcing, namun hingga kini kejelasan nasib mereka belum juga terlihat.
Ketua DPW PROGIB Bengkulu, Nurul Huda Muktar, menilai pemerintah daerah tidak transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia bahkan mengungkap adanya informasi bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga telah mulai melakukan rekrutmen tenaga outsourcing secara diam-diam.
“Ini persoalan serius. Di satu sisi 902 honorer dirumahkan dengan janji outsourcing, tapi di sisi lain muncul kabar OPD sudah mulai merekrut tenaga baru secara tertutup. Ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan,” tegas Nurul Huda Muktar, Selasa .
Menurutnya, jika benar terjadi rekrutmen tanpa mekanisme terbuka dan tanpa memprioritaskan honorer yang telah lama mengabdi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah Kabupaten Mukomuko harus jujur dan terbuka ke publik. Jangan sampai honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tersingkir, sementara tenaga baru masuk lewat jalur yang tidak jelas,” ujarnya.
DPW PROGIB Bengkulu mendesak Pemkab Mukomuko untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait skema outsourcing yang dijanjikan, termasuk mekanisme perekrutan, perusahaan penyedia jasa, serta jaminan bagi ratusan honorer yang telah dirumahkan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami mendorong DPRD dan aparat pengawas untuk turun tangan mengusut persoalan ini agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” tutup Nurul Huda.(*)
