Mukomuko – LSM Semut Merah melalui ketuanya, Gemmi Jupriadi, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik DPW PROGIB Bengkulu dan sejumlah pihak yang mempertanyakan efektivitas keberangkatan rombongan pejabat Pemkab Mukomuko ke Jakarta.
Gemmi menilai tudingan pemborosan yang dilontarkan terlalu prematur dan cenderung menggiring opini publik tanpa memahami mekanisme koordinasi lintas kementerian di tingkat pusat.
“Kritik itu sah, tapi jangan asal menuduh tanpa data. Proses penganggaran di pusat tidak seperti belanja di warung yang hari ini lobi, besok uang langsung turun.
Ada tahapan verifikasi, sinkronisasi, hingga penguncian anggaran,” tegas Gemmi.
Ia menjelaskan, langkah “jemput bola” dilakukan bukan untuk seremonial, melainkan untuk memastikan kesiapan teknis daerah saat berhadapan dengan kementerian terkait. Menurutnya, membawa kepala OPD teknis justru mempercepat pembahasan karena setiap pertanyaan dan dokumen bisa diselesaikan langsung di tempat.
Terkait pernyataan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto sehingga cukup diajukan melalui proposal, Gemmi menilai anggapan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.
“Betul itu program Presiden. Tapi justru karena program nasional, semua daerah berebut untuk menjadi prioritas. Tidak cukup hanya kirim proposal lalu menunggu. Harus ada komunikasi aktif, presentasi kesiapan lahan, data kemiskinan, hingga dukungan teknis lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, daerah yang proaktif dan menunjukkan kesiapan detail biasanya lebih diperhitungkan dalam penetapan lokasi program strategis nasional.
Menanggapi tuntutan transparansi, Gemmi menyatakan pihaknya juga mendukung keterbukaan anggaran perjalanan dinas. Namun ia mengingatkan agar publik juga melihat konteks manfaat jangka panjang.
“Kalau kita hanya menghitung tiket dan hotel, itu cara pandang yang sangat sempit. Yang harus dihitung adalah peluang miliaran rupiah dana infrastruktur, pendidikan, dan sosial yang bisa masuk. Itu yang disebut investasi birokrasi,” tambahnya.
Gemmi juga menyayangkan narasi yang menurutnya seolah-olah memojokkan pemerintah daerah tanpa memberi ruang waktu bagi proses administrasi di pusat berjalan.
“Kita ini berbicara pembangunan jangka panjang. Jangan setiap langkah langsung dicurigai. Mari kita kawal bersama. Kalau nanti tidak ada hasil, silakan kritik lebih keras. Tapi beri kesempatan proses ini berjalan,” tutupnya.
LSM Semut Merah menegaskan akan terus mengawal perkembangan hasil koordinasi tersebut dan siap menyampaikan kepada publik apabila sudah ada kepastian program dan alokasi anggaran yang masuk ke Kabupaten Mukomuko.(*)
